Para Calon Presiden Didorong Memperjelas Komitmen Akselerasi Pencapaian MDGs

Diselenggarakan oleh United Nations Millennium Campaign didukung Metro TV dan YIPD

25 Juni 2009, Jakarta. Dialog media mengenai tantangan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals) atau MDGs dan pentingnya komitmen MDGs dibangun diantara para Capres, diselenggarakan hari ini. Dialog ini bertujuan agar MDGs menjadi acuan arah pembangunan nasional dalam kampanye ketiga pasangan Capres, sehingga ada keberlanjutan dan akselerasi pencapaian MDGs yang tinggal 6 tahun lagi yakni tahun 2015.

Selain membahas beberapa tantangan utama pencapaian MDGs di Indonesia, dialog ini juga menekankan bahwa kebijakan dan program Pemerintah bersama DPR periode 2009-2014 harus memberi fokus pada upaya percepatan pencapaian MDGs, terutama untuk mengurangi tingkat kematian balita dan ibu melahirkan yang masih relatif cukup tinggi, memberikan perluasan akses air bersih dan sanitasi yang belum merata, mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin serta pengangguran yang masih ada, memberantas penyebaran endemi malaria, TB atau HIV/AIDS yang belum menunjukkan tren penurunan yang signifikan, meningkatkan kualitas permukiman yang kumuh, dan meningkatkan kualitas dan akses pendidikan untuk semua termasuk perempuan.

Menurut Laporan Kemajuan Pencapaian MDGs 2008, Indonesia telah berhasil mengurangi persentase jumlah penduduk miskin yang hidup dibawah US$1 per hari dari 20,6 persen di tahun 1990 menjadi 7.5 persen di tahun 2008. Target MDGs untuk mengurangi separuh persentase jumlah penduduk miskin sudah tercapai bahkan terlampaui. Namun, berbeda halnya bila kita menggunakan garis kemiskinan nasional yang ditetapkan pemerintah yang mencakup pengeluaran pangan dan non-pangan. Pada tahun 1990 persentase penduduk miskin sebanyak 15,1 persen dan target mengurangi separuhnya berarti hingga 7,5 persen pada tahun 2015. Sayangnya, persentase penduduk miskin di tahun 2008 masih sebesar 15,4 persen.

"Kalau target pengurangan separuh jumlah penduduk miskin dengan indikator garis kemiskinan nasional ingin dicapai tahun 2015, setidaknya pengurangan 1-2 persen per tahun secara konsisten selama 6 tahun yang tersisa harus dilakukan. Itu bukan tidak mungkin, tapi butuh komitmen kuat dan fokus kebijakan dari pemerintah dan DPR kita", seperti dikatakan oleh Erna Witoelar, Dubes Khusus PBB untuk MDGs di Asia Pasifik (2003-2007).

Namun diingatkan pula bahwa penanggulangan kemiskinan dan pencapaian target-target MDGs bukan sekedar menurunkan besaran kuantitatif belaka, tetapi upaya yang ada harus memperhatikan kualitasnya termasuk didalamnya pemerataan atau pengurangan kesenjangan antar daerah, lanjut Erna Witoelar.

Menurut Laporan Kemajuan Pencapaian MDGs 2008, persoalan kesenjangan antar daerah adalah tantangan MDGs yang cukup berat dan sudah menanti di hadapan pemerintah dan DPR periode 2009-2014, baik kesenjangan pendapatan maupun kesenjangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan dan layanan dasar lainnya. Persentase jumlah penduduk miskin di Propinsi DKI Jakarta, misalnya, tinggal 4,3 persen sementara di Propinsi Papua masih cukup tinggi yakni mencapai 37,1 persen di tahun 2008.

Pada diskusi ini, ketiga pasangan Capres didorong agar memperjelas komitmen terhadap MDGs sejak masa kampanye. Disamping itu, sudah waktunya mereka memberi indikasi apa saja target dan indikator dalam menanggulangi kemiskinan dan pencapaian MDGs yang akan ditempuh dalam 5 tahun ke depan, dan bagaimana target-target itu dicapai. Untuk para pemilih, target dan indikator yang jelas dan terukur, disertai strategi yang komprehensif bisa membantu mereka membuat keputusan lebih baik dalam mencontreng Capres pada tanggal 8 Juli nanti. Disamping itu, hal ini bermanfaat bagi publik untuk mengawasi kinerja pemerintah dan DPR yang terpilih, selain tentunya memberikan pendidikan politik kepada publik luas.

Persoalan kesenjangan antar daerah patut memperoleh perhatian khusus diantara ketiga Capres. Karena dalam era desentralisasi, pemerintah daerah perlu makin didorong untuk mengemban tanggung jawab atas sebagian besar penyediaan dan kualitas pelayanan publik. Alit Merthayasa, Executive Director Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (YIPD), menyatakan bahwa sejumlah daerah kini mulai bergiat dengan inisiatif-inisiatif lokal memperbaiki pelayanan dasar. Beliau memberi beberapa contoh seperti melakukan penataan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan sistem penghargaan dan penalti (reward and penalty system), program pelayanan kesehatan yang terjangkau, beasiswa untuk anak dari keluarga miskin bahkan hingga SMU, dan lainnya.

"Sekarang ini sudah makin banyak daerah yang memahami dan mengadaptasi target dan indikator MDGs dalam rencana pembangunan daerah yakni RPJMD atau Renstrada mereka. Inisiatif-inisiatif ini perlu didorong dan diperbanyak sehingga makin banyak pemerintah daerah menangani secara serius persoalan kemiskinan lokalnya dengan inovasi-inovasi lokal", lanjut Bapak Alit Merthayasa.

MDG Awards 2009

Dalam kaitan untuk meningkatkan pemahaman dan pengarusutamaan MDGs dalam rencana pembangunan daerah dan mendorong partisipasi aktif perusahaan-perusahaan, maka United Nations bersama Metro TV kembali menyelenggarakan seleksi penghargaan Metro TV MDG Awards untuk ketiga kalinya pada tahun 2009 ini. Terdapat dua kategori penghargaan: (1) penghargaan bagi pemerintah daerah kabupaten dan kota dan (2) penghargaan bagi perusahaan-perusahaan atas upaya terbaik pemerintah daerah dan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibilities) yang berdampak pada kemajuan pencapaian MDGs secara signifikan.

Pada pertemuan ini, Metro TV MDG Awards 2009 diluncurkan guna mengajak pemerintah daerah dan perusahaan manapun untuk ikut serta. Masing-masing wajib mengirimkan laporan narasi yang disusun sendiri. Berdasarkan laporan tersebut, informasi tambahan dan konsultasi dengan berbagai pihak, penilaian akan dilakukan Tim Juri yang terdiri dari beberapa pihak termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pemerintah, media dan LSM. Adapun penerima penghargaan akan diumumukan sekitar bulan Oktober atau November 2009, sebagai bagian dari peringatan 64 Tahun PBB yang jatuh pada tanggal 24 Oktober.

Inisiatif Indonesia Global Compact Network (IGCN)

Indonesia Global Compact Network (IGCN) suatu jaringan perusahaan yang berkomitmen pada 10 prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta MDGs, pada pertemuan ini juga meluncurkan inisiatif yang penting, yakni penyusunan Laporan "Growing Inclusive Market" versi Indonesia. Laporan ini, yang akan disusun bersama akademisi dari berbagai universitas dan didukung oleh United Nations, akan berisi berbagai upaya terbaik perusahaan-perusahaan Indonesia dalam mendorong pencapaian MDGs, sebagaimana laporan serupa tingkat global telah diterbitkan oleh UNDP tahun 2008 lalu.

United Nations Millennium Campaign adalah organisasi bagian dari United Nations yang memperoleh mandat dari Sekretaris Jenderal PBB sejak tahun 2003, untuk memperkuat inisiatif dan bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk LSM, media, perusahaan, parlemen, dan kelompok agama, guna memastikan pemerintah akuntabilitas pemerintah memenuhi komitmen terhadap pencapaian MDGs pada tahun 2015.

Di Indonesia, UN Millennium Campaign merupakan bagian dari Kantor UN Resident Coordinator, dan bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk LSM, media massa, perusahaan, dan lainnya. Beberapa kegiatan utama yang pernah dilakukan mencakup program talkshow "MDGs Insight" tiap Senin jam 10.00 WIB di Metro TV yang berlangsung sejak 2007 hingga sekarang, advokasi MDGs dan Caleg Perempuan pada Pemilu Legislatif termasuk melalui media massa dan talkshow debat kandidat, Kampanye "Bangkit dan Beraksi bagi Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian MDGs" tiap tanggal 17 Oktober selama 3 tahun terakhir.

www.endpoverty2015.org; www.asiapacific.endpoverty2015.org

www.undp.org; www.undp.or.id; www.un.or.id